politik.rmol.co - Yunus Yosfiah: Ngapain Panglima TNI, Kapolri dan Kapolda Kumpul di Rumah Mega?

politik.rmol.co - Yunus Yosfiah: Ngapain Panglima TNI, Kapolri dan Kapolda Kumpul di Rumah Mega?

Michio Kaku - Alien Life

JAKARTA, Indonesia (AP) — Indonesian presidential candidate Prabowo
Subianto alleged Friday there had "been quite massive incidences" of
fraud in general elections, which he said might prevent him from winning
the most divisive polls in the fragile democracy's history.

The Suharto-era general has been claiming to be ahead in the vote count, whose official results will be announced next week.

But
in an interview with The Associated Press, Subianto for the first time
suggested he might lose to his challenger, former Jakarta governor Joko
Widodo, due to voting fraud.

"Half of the Indonesian people support me," he said. "In my conviction, is it more than half, if there is no cheating."

Several
reputable organizations have carried out "quick count" of a sample of
the votes that show Widodo with a small but decisive lead. The quick
counts have accurately forecast past regional and national elections in
Indonesia, and independent analysts say there is no reason to think
otherwise this time.

Subianto's insistence that he was on course
for victory, and his allegations of fraud, have led to speculation in
some quarters that the superrich candidate might be trying to himself
fix the results or will refuse to concede. That would put pressure on
the country's democratic institutions and could possibly lead to
violence.

The 63-year-old said he may well challenge the result in
the Constitutional Court because of the alleged vote fraud. The court,
whose past chief justice is serving a life sentence for accepting a
bribe to rule in favor of a plaintiff in a regional election dispute,
has two weeks to rule.

"We will see, if there is indication and
evidence of massive fraud and massive and systematic cheating, then we
will not accept the result," he said.

He gave no details behind his allegations.

Subianto's
bid was backed by a coalition of the country's' largest political
parties, though he acknowledged the parties might switch to Widodo.
Political parties in Indonesia are vehicles to get power and the spoils
that come with it, meaning that they often jump to the winning side in
an election.

"Whatever will be, will be," he said. "Coalitions are created, coalitions are ended. Even in a marriage, you can get divorced."

Widodo,
known by his nickname Jokowi, declared victory hours after the July 9
polls based on the quick counts, but has put off any celebration or
transition planning until the official count in the sprawling country of
260 million people is announced on July 22.

Widodo is a former
furniture exporter with a vastly different pedigree to past Indonesian
leaders, who have mostly been drawn from the country's business and
military elite. He rose from political obscurity because of his
reputation for good governance and concern for the poor. His supporters
also include members of the elite, but he is nevertheless promising a
new kind of leadership in the world's most populous Muslim nation.
#‎lawankecurangan‬ ‪#‎rakyatbergerak‬ ‪#‎pilpresBELUMBERES ,
#PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT ,
#dukungboikotMETROtv­ , #syuradikaraende95fr­aternity , Website Resmi
Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia

Data TNI Dan Polri: Prabowo Unggul 54%

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding sejumlah pihak, baik

kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.

Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil

perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen

internal tersebut.

“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di

setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan

dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak

yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar

Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi

Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi

Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan

tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga

dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.

“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak

boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.

Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan

horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan

mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.

“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,

peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:

http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku

mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf

Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014

JENDRAL...kami

tetap dalam barisamu demi menegakan keadilan,kejujuran,kebenaran dan

kehormatan bangsa agar MerahPutih berkibar TEGAK dibumi pertiwi dan

Garuda kita membubung tinggi diangkasa membawa kehormatan dan kewibawaan

Bangsa.. Salam Indonesia Raya.
PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.



Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah

pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih

dan yang adil.

Kalu ada yang mencoblos pulihan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.

Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:



1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU

bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak

peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.



4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan

harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.



Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional

kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu

kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami

tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat

dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan

cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi setiap rakyat

Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang.

Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

- - -



Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk

selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi,

di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan

apapun.

H. Prabowo Subianto

Satu Hati Untuk Indonesia

Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).


Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , ‪#‎jagasuaraPRABOWOHATTA‬

Hashim Djojohadikusumo Memaparkan Visi Partai Gerindra di USINDO di Amer...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto
turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) I
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang digelar di hotel Sahid
Jaya, Jakarta, Senin (2/6/2014). Kehadiran mantan Danjen Kopassus itu
membuat kehebohan sendiri di lingkungan para guru.


Pasalnya, Prabowo yang datang mengenakan kemeja putih khas-nya
langsung dikerubuti para guru yang berusaha mengabadikan momen bersama
Capres yang diusung enam parpol tersebut.


Dalam suasana tersebut, Prabowo dielu-elukan oleh para Guru. Ada yang
mendoakan agar Prabowo menjadi presiden dan ada juga yang memberikan
semangat kepada Ketua Dewan Pembina partai Gerindra tersebut. "Hidup
Prabowo!" Prabowo Presiden!" teriak para guru.


 Prabowo turut memberikan sambutan di hadapan para guru. Dalam
pidatonya tersebut Prabowo memuji peran guru yang sangat besar jasanya
untuk masyarakat. "Saya sungguh merasa terhormat karena guru adalah
unsur yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa yang merdeka. Kuncinya
terletak dalam pendidikan," katanya.


Menurutnya, pendidikan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena
pendidikan merupakan kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
bangsa, termasuk mendidik agar menjaauhkan tindak korupsi yang saat ini
sedang merajalela.‬


"Saya waktu itu bertemu dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia,
Mahatir Mohammad. Saya tanya apa rahasianya memberantas korupsi di
malaysia. Dia jawab dengan tegas: Pendidikan," ujar Prabowo.

NEW Goyang Morena Syahrini [HD]

KUPANG, KOMPAS.com -- Tokoh masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Lerik, menuding kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Kupang pada Selasa (29/4/2014) lalu membohongi warga NTT, terutama dalam kaitannya dengan kerja sama pasokan sapi.

“Calon
presiden dari PDI Perjuangan Jokowi dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya
berbohong dan menipu rakyat NTT karena sapi di NTT tidak mungkin
memenuhi pasokan untuk Jakarta. Bagaimana bisa sapi yang katanya akan
dipasok dari NTT ke Jakarta 823.000 ekor, padahal kenyataannya menurut
data BPS Provinsi NTT itu sangat mustahil,” kata Viktor kepada Kompas.com, Jumat (2/5/2014).

Menurut
Viktor yang juga mantan Ketua DPRD Kota Kupang itu, kebutuhan konsumsi
daging sapi di NTT sebanyak 58.535 ekor sapi. Sementara ketersediaan
sapi potong (jantan dewasa) adalah 96.614 ekor sehingga terdapat surplus
38.079 ekor.

“Sementara itu, seekor sapi betina hanya melahirkan
satu ekor setiap dua tahun. Sedangkan pola pemeliharan sapi di NTT
adalah tradisional (lambat pertumbuhannya ), yang artinya kalau sapi
dikonsumsi NTT sendiri, maka akan berkurang drastis setiap tahunnya
karena pertumbuhan sapi yang layak potong adalah berumur dua atau dua
setengah tahun,” bebernya.

Apalagi, kata Viktor, Perusahaan
Daerah Pasar Jaya di Jakarta yang mengurus daging sapi bermasalah karena
selalu merugi dan terdapat temuan BPK yang mengindikasi ada korupsi
besar-besaran. Karena itu, Viktor menyarankan kepada Jokowi dan Frans
Lebu Raya agar segera menghentikan penipuan dan pencitraan di NTT.

“Jangan
menipu rakyat NTT dengan pencitraan penuh kebohongan itu karena rakyat
sudah tahu semua itu hanyalah pencitraan,” katanya.

Diberitakan
sebelumnya, Jokowi mengunjungi Kupang pada Selasa (29/4/2014) lalu.
Kunjungan ini terkait dengan kesepakatan di bidang peternakan antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur terkait pengadaan daging sapi. Kunjungannya ini juga
dilatarbelakangi kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di DKI
Jakarta, beberapa waktu lalu.