Thursday, 24 July 2014

Data TNI Dan Polri: Prabowo Unggul 54%

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding sejumlah pihak, baik

kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah terjadi kejanggalan.

Untuk itu, TNI dan Polri sebagai intitusi negara yang dianggap mendokumentasikan hasil

perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK seluruh Indonesia, didesak untuk membuka dokumen

internal tersebut.

“Untuk apa TNI-Polri dilibatkan sebagai petugas dokumentasi hasil perhitungan suara di

setiap TPS dan PPK jika dengan alasan menjaga netralitasnya TNI-Polri tidak mau berhadapan

dengan rakyat tetapi membiarkan kegaduhan dan kerusuhan antar rakyat. Mereka menjadi pihak

yang paling bertanggungjawab atas keamanan, ketenangan, keselamatan negara dan rakyat,” ujar

Sekjen Centre For Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh dalam diskusi

Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi

Asing di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Pengamat intelijen ini menilai, Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan

tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga

dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.

“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak

boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.

Dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan

horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan

mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.

“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais,

peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.
- See more at:

http://www.kompasislam.com/2014/07/23/bongkar-kecurangan-pilpres-tni-polri-didesak-buka-doku

mentasi-hasil-penghitungan-suara/#sthash.OrxSa2O2.dpuf

Tuesday, 22 July 2014

Full Pernyataan Prabowo Resmi Menolak Hasil Penghitungan KPU Pemilu 2014

JENDRAL...kami

tetap dalam barisamu demi menegakan keadilan,kejujuran,kebenaran dan

kehormatan bangsa agar MerahPutih berkibar TEGAK dibumi pertiwi dan

Garuda kita membubung tinggi diangkasa membawa kehormatan dan kewibawaan

Bangsa.. Salam Indonesia Raya.

PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.



Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah

pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih

dan yang adil.

Kalu ada yang mencoblos pulihan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.

Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:



1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU

bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak

peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.



4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan

harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.



Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional

kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu

kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami

tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat

dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan

cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi setiap rakyat

Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang.

Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

- - -



Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk

selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi,

di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan

apapun.

H. Prabowo Subianto

Wednesday, 9 July 2014

Satu Hati Untuk Indonesia



Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count).


Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count)
dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan
lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , ‪#‎jagasuaraPRABOWOHATTA‬
Sahabat, banyak pendapat simpang-siur di masyarakat karena perbedaan hasil hitung cepat (quick count). 

Yang harus serta wajib dipercaya adalah penghitungan nyata (real count) dan hasil hitung nyata final Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga resmi penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia.

Berikut adalah Hasil sementara REAL COUNT oleh Tim Nasional Prabowo Hatta yang dikoordinasi oleh PKS (23.00 WIB, 9 Juli 2014)

Prabowo-Hatta 52,3%, Jokowi-JK 47,7%

Data dari 270 ribu TPS di 33 provinsi di 359 kab/kota di Indonesia.

http://m.merdeka.com/politik/real-count-pks-prabowo-hatta-523-jokowi-jk-477.html

Silahkan disebarkan , #jagasuaraPRABOWOHATTA